Oleh: Izza Fitrotun Nisa*
LPCR.OR.ID – Pneumonia masih menjadi salah satu penyebab utama kematian balita di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) melaporkan bahwa pada tahun 2023 sekitar 700.000 balita meninggal akibat pneumonia setiap tahun. Indonesia menempati peringkat keempat secara global, dengan kontribusi sekitar 2% kematian balita setelah usia 28 hari akibat penyakit ini.
Merespons situasi tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pneumonia dan Diare 2023–2030 menetapkan target untuk menurunkan angka kematian balita akibat pneumonia menjadi kurang dari 3 per 1.000 kelahiran hidup, serta menekan insiden pneumonia berat hingga 75%. Upaya ini didukung oleh target peningkatan cakupan imunisasi Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) hingga 90%, serta peningkatan cakupan tata laksana pneumonia standar dengan peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan menggunakan antibiotik menjadi 95%, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2024–2029.
Capaian Penemuan Kasus Tinggi, Namun Masih terdapat Tantangan Nyata
Di tingkat daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan capaian yang cukup menonjol dalam penemuan kasus pneumonia balita. Pada tahun 2024, persentase penemuan kasus pneumonia di DIY mencapai 86%, tertinggi secara nasional. Pneumonia bahkan tercatat sebagai penyebab kematian balita kedua tertinggi di DIY, setelah tifus.
Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan mutu tata laksana pengobatan. Cakupan tata laksana pneumonia sesuai standar di DIY baru mencapai 86%, masih di bawah target nasional 95%, dan menjadikan DIY sebagai salah satu dari delapan provinsi yang belum memenuhi standar nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penemuan kasus belum otomatis berbanding lurus dengan optimalnya pengendalian dan pengobatan pneumonia.
Puskesmas dan MTBS sebagai Ujung Tombak Pengendalian Pneumonia
Sebagai respon terhadap permasalahan ini, Rencana Strategis Dinas Kesehatan DIY 2023–2026 menekankan penguatan deteksi dini dan pengendalian pneumonia di seluruh tingkat layanan, khususnya puskesmas sebagai pelayanan kesehatan dasar. Melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), pneumonia ditetapkan sebagai penyakit prioritas yang memerlukan deteksi dini dan penanganan cepat untuk mencegah peningkatan morbiditas dan mortalitas balita.
Dalam praktiknya, pelaksanaan tata laksana pneumonia di puskesmas sangat bergantung pada penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Pendekatan ini dirancang untuk membantu tenaga kesehatan mengenali dan menangani penyakit utama penyebab kematian balita, seperti pneumonia, diare, demam, malaria, dan demam berdarah secara terpadu dan sistematis, terutama di tengah keterbatasan tenaga medis serta sarana prasarana.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa MTBS efektif dalam menurunkan angka kematian balita akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Penerapan MTBS mampu meningkatkan pengenalan tanda dan gejala penyakit hingga 7,7 kali lebih baik, berkat protokolnya yang sederhana, terstandar, dan berkelanjutan.
Tantangan Implementasi: Deteksi Pasif dan Risiko Missing Cases
Meski demikian, secara operasional, implementasi MTBS di lapangan belum sepenuhnya optimal. Penemuan kasus pneumonia balita masih didominasi oleh deteksi pasif, yaitu balita yang datang berobat ke puskesmas. Pola ini berisiko menimbulkan kehilangan kasus (missing cases), terutama pada balita yang tidak terjangkau layanan atau berobat ke fasilitas lain.
Tantangan tersebut diperberat oleh belum optimalnya integrasi sistem pencatatan dan pelaporan lintas fasilitas kesehatan, keterbatasan regulasi, serta beban ganda puskesmas dalam menjalankan fungsi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sekaligus. Akibatnya, kapasitas tenaga kesehatan untuk melakukan deteksi aktif di komunitas melalui kegiatan luar gedung menjadi terbatas.
Di tingkat masyarakat, penemuan kasus sangat bergantung pada posyandu dan kader kesehatan. Efektivitas upaya ini sangat dipengaruhi oleh keterampilan kader dalam mengenali tanda pneumonia serta tingkat pengetahuan dan kesadaran orang tua terhadap tanda bahaya dan waktu yang tepat untuk mencari pertolongan medis. Keterbatasan sumber daya dan variasi kapasitas kader masih menjadi kendala utama dalam penemuan kasus pneumonia balita di komunitas.
Inovasi dan Transformasi Ke Depan
Pengalaman praktik analisis kebijakan oleh Mahasiswa Magister Kebidanan UNISA di Puskesmas Gamping I menunjukkan bahwa penerapan MTBS secara konsisten di Klaster KIA memberikan dampak positif terhadap peningkatan cakupan deteksi dini dan tata laksana pneumonia balita. Bahkan, pendekatan ini turut mendukung penguatan layanan preventif dan pemantauan tumbuh kembang, yang mengantarkan Puskesmas Gamping I meraih Juara Provinsi Inovasi Tumbuh Kembang Balita.
Ke depan, optimalisasi MTBS perlu diimbangi dengan penguatan peran kader, edukasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi. Pendekatan berbasis edukasi komunitas mampu meningkatkan pengetahuan orang tua dan mendorong perilaku pencarian layanan kesehatan yang lebih cepat, sehingga menurunkan risiko keterlambatan penanganan.
Selain itu, digitalisasi MTBS menjadi komponen kunci transformasi kebijakan. Implementasi sistem digital seperti terbukti meningkatkan kepatuhan terhadap pedoman, mempercepat waktu pelayanan dari sekitar 25 menit menjadi 10 menit, serta dinilai mudah digunakan bahkan oleh tenaga kesehatan dengan keterbatasan pengalaman teknologi. Integrasi sistem digital dan kecerdasan buatan juga membuka peluang penguatan surveilans penyakit secara real-time, menghubungkan data komunitas dan fasilitas kesehatan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Menjaga MTBS sebagai Kerangka Inti Pelayanan Balita
Dengan berbagai tantangan yang ada, MTBS tetap perlu dipertahankan sebagai kerangka inti pelayanan kesehatan anak di puskesmas, sekaligus ditransformasikan melalui inovasi dan teknologi. Penguatan kader, pemanfaatan alat sederhana seperti pulse oximetry, edukasi komunitas, serta digitalisasi sistem menjadi langkah strategis untuk meningkatkan penemuan kasus pneumonia balita, mencegah missing cases, dan menjaga mutu serta keberlanjutan layanan kesehatan ibu dan anak.
Izza Fitrotun Nisa: Mahasiswa S2 Kebidanan di Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta