PURWOKERTO, LPCR.OR.ID — Bayangkan seorang ibu di kota kecil bertanya kepada aplikasi kecerdasan artifisial (AI) di tengah malam: “Apakah diperbolehkan salat jamak saat perjalanan dinas?” Dalam tiga detik, layar ponselnya penuh jawaban rapi, lengkap dengan ayat, hadis, dan kutipan “pendapat ulama”. Ia lega, lalu tidur. Ia tidak tahu bahwa salah satu kitab yang dirujuk jawaban itu tidak pernah ada.
Skenario ini fiksi, namun sangat mungkin terjadi. Bagi banyak orang, AI generatif seperti ChatGPT atau Claude kini menjadi tempat bertanya pertama, bahkan satu-satunya, termasuk untuk urusan agama. Kita hidup di tengah ledakan informasi, keadaan yang membuat jawaban melimpah tetapi kemampuan memilahnya tidak ikut bertambah. Pertanyaan pentingnya bukan lagi “bisakah AI menjawab soal fikih?”, melainkan “pantaskah jawaban itu dijadikan pegangan akhir?”
Manfaat yang Nyata, Pergeseran yang Senyap
Kita perlu jujur: AI bermanfaat. Ia mampu menjelaskan kata-kata asing, merangkum perbedaan pendapat (ikhtilaf), menerjemahkan teks Arab, dan membuka peluang belajar bagi orang-orang yang jauh dari majelis ilmu. Menolaknya mentah-mentah sama kelirunya dengan menelannya mentah-mentah.
Dalam kaidah fikih, hukum sarana (wasilah) mengikuti tujuannya: alat yang dipakai untuk melakukan kebaikan dianggap baik, sedangkan yang dipakai untuk melakukan kekeliruan bernilai sebaliknya. Masalah muncul ketika ada perubahan peran yang tidak terlihat. Mesin yang dahulu hanya berfungsi mengolah data, kini dianggap memiliki otoritas keilmuan layaknya seorang ulama. Tanpa disadari, AI didudukkan sebagai “mufti digital” yang serba tahu dan tak pernah salah.
Fasih Belum Tentu Faqih
Daya tarik AI terletak pada kemampuan berbicara. Namun berbicara lancar tidak berarti memahami dengan baik, dan kemampuan berbicara tanpa kesalahan tidak menjamin kebenaran. Secara teknis, model bahasa besar (large language model) bekerja dengan menebak kata berikutnya yang paling mungkin berdasarkan pola dari kumpulan data latih yang sangat besar. Ia tidak “memahami” dalil dan tidak “membuka” kitab; ia menyusun teks yang terdengar masuk akal.
Itulah yang menjelaskan munculnya halusinasi AI (Ji dkk., 2023): mesin menghasilkan referensi yang kelihatan valid padahal sebenarnya tidak ada, memisahkan kalimat dari konteksnya, menyebut hadis tanpa jalur yang jelas, atau menggabungkan pandangan dari berbagai mazhab tanpa menyadari bahwa metode yang digunakan berbeda. Yang berbahaya adalah nada jawabnya tetap yakin, sehingga kesalahan sulit dikenali pembaca awam.
Terdapat juga kecenderungan bias data. Pandangan umum lebih banyak beredar di internet daripada kajian mendalam yang tersimpan di kitab cetak, sehingga jawaban AI bisa lebih mewakili apa yang sering ditulis ketimbang apa yang paling kuat dalilnya. Penelitian tentang kecenderungan menjilat (sycophancy) pada model bahasa membahas kecenderungan model untuk menyesuaikan jawaban dengan pandangan atau harapan pengguna (Perez dkk., 2022). Orang yang bertanya dengan harapan tertentu bisa mendapat pembenaran, bukan pencerahan.
Mengapa Fatwa Tidak Bisa Diserahkan kepada Mesin
Tinjauan usul fikih menjelaskan alasannya dengan terang.
Pertama, fatwa bukan sekadar informasi. Berfatwa adalah menyampaikan hukum Allah yang dikaitkan dengan kasus konkret seseorang. Ulama usul menetapkan syarat bagi mufti: menguasai dalil, bahasa Arab, kaidah istinbat, dan maqasid syariah, ditambah integritas moral. Kaidah klasik menyebut bahwa fatwa bisa berubah mengikuti perubahan zaman, tempat, dan keadaan. Membaca “keadaan” penanya, seperti kondisi ekonominya, kebiasaan setempat, atau kemudaratan yang mengintai, adalah tugas yang memerlukan kepekaan dan tidak bisa menjadi perhitungan probabilitas. Kebolehan jamak bagi musafir, misalnya, bergantung pada jarak, jenis perjalanan, dan keadaan penanya, hal yang tidak terbaca dari sebaris pertanyaan.
Kedua, fatwa memuat tanggung jawab. Nabi saw. bersabda: مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ “Siapa yang diberi fatwa tanpa dasar ilmu, dosanya ditanggung oleh orang yang memfatwakannya” (HR. Abu Dawud). Hadis ini dinilai hasan oleh sebagian ulama hadis dan menegaskan beratnya tanggung jawab orang yang berfatwa. Pertanggungjawaban dalam fikih berkaitan dengan subjek yang berakal, bebas, dan dibebani hukum (mukalaf). AI bukan mukalaf. Ketika jawaban keliru merugikan seseorang, persoalan tanggung jawab moral dan hukum perlu dinilai berdasarkan peran masing-masing pihak, termasuk pengguna dan penyedia layanan. Karena itu, pengguna tetap perlu memeriksa jawaban AI dan tidak menjadikannya sebagai fatwa tanpa verifikasi.
Ketiga, ilmu dalam tradisi Islam didasarkan pada sanad. Para ulama hadis menolak informasi yang jalur periwayatannya tidak jelas. Sikap ini bukan kekakuan, tetapi merupakan sistem penjaga kualitas. Jawaban AI sering kali “terputus”, tanpa adanya jalur referensi yang bisa dilacak. Padahal Alquran mengingatkan: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا “Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya” (QS. Al-Isra: 36). Nabi saw. juga bersabda: كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ “Cukuplah seseorang dianggap berdusta apabila ia menceritakan semua yang ia dengar” (HR. Muslim). Meneruskan keluaran AI tanpa verifikasi, misalnya lewat grup WhatsApp keluarga, termasuk dalam peringatan ini.
Tabayun Generasi Algoritma
Alquran memberi bekal etika yang sangat relevan. Allah berfirman: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ “Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu” (QS. Al-Hujurat: 6). Ayat ini turun dalam konteks interaksi antarmanusia, dan AI jelas bukan orang fasik. Namun, ilat atau alasan hukumnya berlaku juga di sini: informasi dari sumber yang keandalannya belum terjamin perlu diperiksa sebelum dijadikan dasar bertindak. Jika kabar dari pembawa berita yang meragukan saja perlu diperiksa, jawaban dari sistem yang dapat menghasilkan rujukan keliru tentu juga perlu diperiksa. Dengan metode kias (qiyas), tabayun dapat diterapkan sebagai prinsip umum dalam menilai informasi digital.
Prinsip kedua termuat dalam firman-Nya: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui” (QS. An-Nahl: 43). AI dapat menjadi penunjuk jalan menuju ahli, tetapi ia bukan ahl adz-dzikr itu sendiri. Ia tidak memiliki pemahaman moral, tidak dapat menimbang keadaan penanya dengan empati, dan tidak memikul amanah ilmu.
Dari sisi psikologi sosial, ada dua gejala yang patut diwaspadai: automation bias, yakni kecenderungan mengandalkan rekomendasi sistem otomatis, termasuk ketika rekomendasi tersebut berpotensi keliru (Goddard dkk., 2012), dan cognitive offloading, yaitu pemanfaatan bantuan eksternal untuk mengurangi tuntutan proses kognitif (Risko & Gilbert, 2016). Dalam konteks penggunaan AI untuk memperoleh informasi keagamaan, konsep cognitive offloading dapat menjadi landasan untuk mempertanyakan apakah pengguna masih melakukan pemeriksaan dan pertimbangan kritis. Namun, penggunaan bantuan eksternal tidak dengan sendirinya membuktikan penurunan kemampuan berpikir. Karena itu, risiko yang perlu diwaspadai bukan semata-mata penggunaan AI, melainkan penggunaan yang mengabaikan verifikasi, evaluasi sumber, dan pertimbangan kritis. Jika dibiarkan, umat dapat kehilangan kebiasaan bertanya “dari mana dalilnya?” dan “siapa yang berpendapat demikian?”, padahal kebiasaan itulah yang melahirkan tradisi keilmuan Islam yang kaya.
Tajdid Muhammadiyah: Terbuka pada Sains, Tegas pada Metode
Di sinilah Muhammadiyah memiliki modal berharga. Gerakan ini sejak awal memadukan kemurnian ajaran dengan keterbukaan pada kemajuan. Tajdid Muhammadiyah bukan sikap ikut-ikutan tren, juga bukan penutupan diri. Ia bermakna pemurnian (purifikasi) sekaligus pembaruan (dinamisasi): menjaga pokok ajaran dan menjawab tantangan zaman dengan ijtihad yang bertanggung jawab.
Kerangka epistemologi bayani (teks wahyu), burhani (nalar ilmiah dan sains), dan irfani (kepekaan spiritual dan moral), yang dirumuskan M. Amin Abdullah (2006) dan banyak dirujuk dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2011), menawarkan cara memandang AI secara proporsional. Dalam ranah burhani, AI dapat membantu pengolahan data, pencarian pola, dan penyusunan ringkasan. Dalam ranah bayani, AI sebaiknya diposisikan sebagai alat bantu, sebab penafsiran teks wahyu memerlukan otoritas keilmuan. Dalam ranah irfani, AI tidak dapat menggantikan manusia dalam kearifan dan tanggung jawab moral.
Dalam tata kelembagaan, Majelis Tarjih dan Tajdid menjalankan ijtihad kolektif (ijtihad jama’i) yang mempertemukan ulama fikih dengan ahli bidang lain. Model ini unggul untuk persoalan baru seperti AI, karena ahli fikih belum tentu memahami cara kerja algoritma, sedangkan insinyur belum tentu mengerti kaidah istinbat. Forum seperti Munas Tarjih menjadi ruang temu kedua dunia itu. Dari sana, Fikih Kecerdasan Artifisial dapat membahas setidaknya lima pokok:
- Status keluaran AI di bidang agama: sekadar informasi, rujukan awal, atau dasar amal.
- Etika penyedia layanan: kejujuran sumber, keterbukaan tentang keterbatasan, dan larangan menampilkan jawaban hukum seolah-olah fatwa.
- Perlindungan data pribadi, termasuk curahan hati keagamaan yang sangat sensitif, sebagai bagian dari perlindungan jiwa dan kehormatan (hifz an-nafs dan hifz al-‘irdh).
- Hak cipta dan amanah ilmiah atas karya ulama dan penulis yang dipakai sebagai bahan latih.
- Pertanggungjawaban: siapa menanggung kerugian bila pengguna mengamalkan jawaban yang keliru.
Kelima pokok itu penting dibahas lebih awal karena umat sudah memakai AI untuk urusan agama, sedangkan panduan yang jelas belum tersedia luas. Tulisan ini tidak mewakili sikap resmi lembaga mana pun. Arah pikirnya jelas: Islam Berkemajuan membutuhkan perangkat hukum dan etika yang matang agar kemajuan teknologi tetap berada dalam koridor kemaslahatan.
Solusi Praktis: Literasi Fikih Digital
Umat memerlukan literasi fikih digital, yaitu kemampuan memakai teknologi untuk memperoleh dan menilai informasi keagamaan secara kritis dan bertanggung jawab. Berikut enam langkah yang bisa langsung dilakukan:
Pertama, jadikan AI “pemeta”, bukan “pemutus”. Gunakan untuk memahami istilah, memetakan pendapat, atau merangkum bacaan. Untuk keputusan hukum, anggap jawabannya bahan awal yang belum final.
Kedua, ubah cara bertanya. Minta AI menyebut perbedaan pendapat, bukan satu jawaban. Minta nama kitab, penulis, dan bab, lalu periksa sendiri. Bila ia tidak dapat menunjukkan sumber yang bisa ditelusuri, anggap klaimnya belum terbukti.
Ketiga, lakukan verifikasi silang tiga lapis. Periksa ayat pada mushaf atau aplikasi Alquran tepercaya, periksa hadis pada sumber yang mencantumkan perawi dan derajatnya, lalu bandingkan dengan fatwa lembaga, misalnya kanal resmi Majelis Tarjih.
Keempat, bedakan jenis pertanyaan. Pertanyaan definisi atau sejarah, seperti “apa itu akad murabahah?”, relatif aman dibantu AI. Pertanyaan yang menyangkut keabsahan ibadah, keuangan keluarga, sengketa, atau kesehatan harus dibawa kepada ahlinya.
Kelima, kuatkan lembaga pendidikan dan dakwah. Sekolah, pesantren, perguruan tinggi, dan majelis taklim perlu mengajarkan cara mengajukan pertanyaan kepada AI, mengenali halusinasi, dan menimbang sumber, agar lahir generasi yang ramah teknologi tanpa kehilangan nalar kritis.
Keenam, dorong kolaborasi. Lembaga keagamaan, akademisi, dan pengembang teknologi dapat membangun layanan rujukan keislaman yang transparan, bersumber jelas, dan menyatakan batasnya secara eksplisit, misalnya dengan penegasan bahwa keluaranannya bukan fatwa.
Penutup
AI adalah buah ilmu pengetahuan yang patut disyukuri dan dimanfaatkan. Namun kecanggihan alat tidak otomatis melahirkan kearifan beragama. Mesin boleh merangkum ratusan kitab dalam hitungan detik, tetapi kebenaran hukum Islam tidak diukur dari kecepatan memproses data. Ia diukur dari kekuatan dalil, ketepatan metode, kejujuran niat, dan kesediaan memikul tanggung jawab.
Tantangan umat hari ini bukan memilih antara menerima atau menolak teknologi, melainkan menjaga agar teknologi melayani nalar, bukan menggantikannya. Algoritma boleh terus berkembang, tetapi tabayun, kedalaman berpikir, dan amanah ilmu tetap menjadi tugas manusia.
Daftar Referensi
- Al-Qur’an al-Karim. Kementerian Agama Republik Indonesia. Tautan: https://quran.kemenag.go.id/
- Abdullah, M. A. (2006). Islamic studies di perguruan tinggi: Pendekatan integratif-interkonektif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Tautan: https://books.google.co.id/books?id=D024AQAACAAJ
- Abu Dawud, S. b. A. (2009). Sunan Abi Dawud (Hadis No. 3657 tentang Risiko dan Beban Dosa Fatwa Tanpa Ilmu). Beirut: Dar ar-Risalah al-‘Alamiyyah. Tautan: https://dorar.net/hadith/sharh/113824
- Goddard, K., Roudsari, A., & Wyatt, J. C. (2012). Automation bias: A systematic review of frequency, effect mediators, and mitigators. Journal of the American Medical Informatics Association, 19(1), 121–127. Tautan: https://doi.org/10.1136/amiajnl-2011-000089
- Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., … & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. ACM Computing Surveys, 55(12), Article 248. Tautan: https://doi.org/10.1145/3571730
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. (2011). Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metode dan Pendekatan Pemikiran Hukum Islam. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. Tautan: https://tarjih.or.id/
- Muslim, I. H. (2006). Shahih Muslim (Muqaddimah, Hadis No. 5 tentang Peringatan Menceritakan Semua yang Didengar). Riyadh: Dar Thaybah. Tautan: https://dorar.net/hadith/sharh/33948
- Perez, E., Ringer, S., Lukošiūtė, K., Nguyen, K., Chen, E., Heiner, S., … & Kaplan, J. (2022). Discovering language model behaviors with model-written evaluations. arXiv preprint arXiv:2212.09251. Tautan: https://doi.org/10.48550/arXiv.2212.09251
- Risko, E. F., & Gilbert, S. J. (2016). Cognitive offloading. Trends in Cognitive Sciences, 20(9), 676–688. Tautan: https://doi.org/10.1016/j.tics.2016.07.002
Kontributor: Rifalli Raihan Akbar (Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto)